Untuk meningkatkan jalinan silaturahmi, rasa kebersamaan, dan komunikasi yang baik sesama komponen bangsa dalam rangka menuju cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Komandan Korem 172/Praja Wirayakti Kolonel Czi I Made Sukadana mengadakan Audensi dengan Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) yang bertempat di ruang rapat Makorem 172/PW, Rabu (14/10). Audensi ini diikuti oleh Direktur LBH Papua Bpk. Guntur dan didampingi oleh 3 orang Stafnya, Kepala Staf Korem Letkol Inf Marsudi dan seluruh Perwira Korem.

Dalam audensinya, Danrem menyatakan bahwa selain bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini juga bermaksud untuk memberikan masukan dan informasi kepada LBH Papua tentang perkembangan reformasi internal TNI khususnya AD dan isu-isu tentang Pengamanan daerah perbatasan antara RI-PNG. Selain itu audensi ini juga dalam rangka memperingati HUT ke-46 Korem 172/PW yang jatuh pada tanggal 7 Nopember 2009.

Danrem menyampaikan bahwa “Reformasi Intern TNI secara Subtansial yaitu dihapuskanya Dwi Fungsi ABRI khususnya Fungsi Sospol, dengan sasaran merevisi Doktrin, perubahan struktural dan kultur dengan tujuan mewujudkan postur TNI AD sesuai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Paradikma baru dalam reformasi TNI antara lain  mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan, mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi, mengubah cara mempengaruhi dari lansung menjadi tdk langsung, TNI bersedia melakukan “rule sharing” (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya. Realisasi dari Reformasi TNI antara lain 1. Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf kekaryaan ABRI, Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI. 2. Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem, Sospoldim. 3.    Penghapusan kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. 4.    Penghapusan Fraksi TNI/Polri di DPR sejak tahun 2004. 5. TNI tdk akan pernah lagi terlibat dlm politik praktis  ( day to day politics ) 6.  Mengambil jarak yg sama dgn semua parpol yg ada. 7. Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu. 8.  Perubahan paradigma hubungan antar TNI dan KBT. 9.  Revisi piranti lunak sesuai Doktrin TNI terbaru dan sebagainya.

Berkenaan dengan isu-isu Pam Perbatasan, Danrem mengatakan bahwa selama ini tidak ada penambahan pasukan diperbatasan, yang ada hanya pergantian pasukan . Hal ini perlu disampaikan karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengira setiap tahun ada penambahan pasukan di daerah perbatasan. Berkenaan dengan pelintas batas tradisionil yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan, Danrem menyatakan bahwa hal tersebut sudah ada kesepakatan antara pihak TNI yang menjaga perbatasan dan masyarakat setempat di jalur lintas batas tradisional yang apabila akan menyeberang atau melintasi perbatasan harus ada surat jalan dari Kepala Kampung. Disini tidak ada petugas Imigrasi, Kepolisian, Deplu dan Instansi yang terkait, yang ada hanya Pos TNI, sedangkan masyarakat yang akan menyeberang atau melintasi perbatasan tidak dapat dicegah karena masih terdapat hubungan kekerabatan dan hak ulayat dengan masyarakat di wilayah PNG.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur LBH Papua memberikan masukan kepada Danrem bahwa perlu adanya kesepakatan yang lebih jelas antara pemerintah dan instansi terkait sehingga tidak terjadi peristiwa yang menimpa Isak Psakor alias Isak Kuntuy yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Pos Bewan. Dan dia akan membawa permasalahan lintas batas ini ke pemerintah, Imigrasi dan instansi terkait. Bpk. Guntur juga menyampaikan bahwa selama ini belum tahu bahwa pasukan yang dikirim ke perbatasan mengganti pasukan yang lama, selama ini yang dia tahu bahwa setiap tahun ada penambahan pasukan, untuk itu dia sangat berterima kasih kepada Danrem dengan sangat open menjelaskan tentang Ploting pasukan yang digelar di perbatasan. Dalam kesempatan itu, Bpk. Guntur menyerahkan “Laporan Investigasi Kasus Dugaan Penembakan di Kampung Kibay Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom” kepada Danrem.

Menanggapi Kasus Isak Psakor, Danrem menjelaskan bahwa walaupun kasusnya telah diselesaikan secara damai, tetapi kasus tersebut tetap diselesaikan secara hukum, khususnya menyangkut munisi, dan sekarang proses perkaranya sudah masuk ke Oditur Militer.

Audensi yang mulai pada pukul 10.00 s.d. 12.00 WIT berlangsung dalam suasana penuh keakraban.